Kelengkapan Administrasi PPS Lengkap, PPS Menunggu Paripurna

Fahri Hamzah
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS,

Perjuangan Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) tinggal menunggu waktu. Pasalnya secara resmi, Komisi II DPR RI telah menyatakan berkas administrasi PPS yang diajukan oleh KP3S telah lengkap 100%. Dalam surat Sekjen DPR RI Nomor LG/07311/DPR RI/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi Usul Pembentukan DOB yang ditujukan kepada Ketua KP3S Jakarta Dr.H. Sanusi, SPOG, PLT Deputi Persidangan dan KSAP Sekjen DPR Tatang Sutharsa, SH menjelaskan sesuai hasil keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 18 Juni 2013 dan hasil verifikasi administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah terhadap seluruh usulan pembentukan daerah otonomi baru pada tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan 9 Juni 2013, bersama ini kami memberitahuakan dengan hormat, bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat usulan pembentukan calon daerah otonomi Provinsi Pulau Sumbawa yang merupakan pemekaran dari Provinsi Nusatenggara Barat. “Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan check list hasil verifikasi administrasi untuk usulan pembentukan daerah otonom baru dimaksud, untuk dapat disempurnakan sesuai catatan pada cehecklist kolom keterangan dan disampaikan kepda komisi II DPR RI paling lambat tanggal 12 Juli 2013.” tulis Tatang dalam surat tersebut. Dalam lampiran yang terdapat disurat ini, Sumbawanews menelusuri 12 persyaratan utama yang disyaratkan PP Nomor 78 tahun 2007 telah dipenuhi oleh PPS dan tidak ada catatan tambahan untuk melengkapi syarat-syarat lain. Konsolidasi Internal KP3S dengan Fahri Hamzah Menindaklanjuti surat dari Sekjen DPR RI tersebut, KP3S Mataram dan Jakarta melakukan konsolidasi internal dengan anggota DPR RI Fahri Hamzah. Konsolidasi ini dilakukan karena dari 10 anggota DPR RI asal NTB, Fahrilah yang terdepan mempejuangkan PPS di DPR RI selama ini dan sangat rutin berkomunikasi dengan tim KP3S baik Jakarta maupun Mataram. Dalam pertemuan ba’da shalat Jum’at (12/7) yang dihadiri oleh Ketua KP3S Mataram Dr. H. Siti Maryam, Sekjen KP3S Mataram Dr.H Salim HS, Bendahara KP3S Mataram Judhiar Abdulkadir dan Wakil Sekjen KP3S Jakarta Arif Hidayat, diperoleh informasi bahwa Komisi II telah menyetujui Daerah Otomi Baru (DOB) yang akan diusulkan pada tahun 2013 ini. “Saya berharap teman-teman KP3S juga mengadakan komunikasi dengan pihak Depdagri, agar setelah setelah PPS menjadi AMPRES tidak bermasalah,” saran Fahri kepada tim KP3S. Sementara itu, informasi yang didapatkan dari sumber Sumbawanews.com di Komisi II DPR RI mengakui PPS sudah masuk dalam usulan Komisi II DPR, “saat ini ada 28 usulan DOB baru dari komisi II, salah satunya PPS,” ungkap Sumber Sumbawanews yang enggan disebutkan namanya seraya menambahkan DOB baru tersebut akan diparipurnakan pada persidangan setelah reses pertengahan Agustus mendatang.